PERJUANGAN BANGSA INDONESIA MEREBUT IRIAN BARAT
A . Latar
Belakang Terjadinya Perjuangan Mengembalikan Irian Barat
Masalah Irian Barat adalah permasalahan yang
palingmenggugah semangat nasionalisme rakyat Indonesia setelahmasa perang
kemerdekaan Irian Barat, yang padawaktu itu berstatus sebagai
karesidenan,merupakan simbol kesatuan dan integrasi bangsa.Oleh sebab itu,
tidaklah mengherankan jika pemerintah Indonesia berusaha dengan keras untuk
merengkuh kembali Irian Barat yangmasih berada dalamcengkeraman Belanda.
Dalam rangka perjuangan untuk membebaskan Irian Barat dari
cengkeraman Belanda, Indonesia tetapmengutamakan jalur diplomasi.Akan tetapi,
pihak Belanda justru menunjukkan sikap yang kaku dan terkesan hanya
mengulur-ngulur waktu. Sikap ini justru menimbulkan sikap radikal dan
permusuhan dari para pemimpin dan rakyat Indonesia.
Wilayah Irian Baratmenjadi bagian dari jajahan
Belanda sejak tahun 1828. Pada bulan Juli 1949 Belanda menguasai kesultanan
Tidore, termasuk Irian Barat sebagai bagian dari wilayah kekuasaannya. Kemudian
antara tanggal 23 Agustus - 2 November 1949, diselenggarakan KonferensiMeja
Bundar (KMB) antara Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan Belanda diDenHaag.
Pada tanggal 27 November 1949 dicapai kesepakatan tentang penyerahan kedaulatan
dari Belandakepada pemerintahRepublik Indonesia Serikat.Akhirnya,pada tanggal
27Desember 1949 dilaksanakan upacara penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada
pemerintah Republik Indonesia. Pada saat itu pula sistempemerintahan negara
Indonesia berubah dari negara serikat menjadi negara kesatuan.
Dalam KMB dinyatakan bahwa status Irian Barat akan
diselesaikan satu tahun setelah tanggal penyerahan kedaulatan kepada pemerintah
Republik Indonesia Serikat.
Hasil keputusan KMB dapat dikatakan sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia
melawan Belanda. Namun, di satu sisi hasil-hasil KMB menimbulkan rasa tidak
puas masyarakat sebabnya adalah adanya penundaan tentang penyelesaian Irian
Barat. Belanda ternyata tidak mengindahkan hasil-hasil KMB. Karena sampai akhir
tahun 1950 sebagai batas penyerahan Belanda atas Irian Barat kepada Indonesia
tidak dilaksanakan oleh Belanda.
Untuk mengatas imasalah Irian Barat, Indonesia menempuh
berbagai cara. Cara-cara yang ditempuh Indonesia untuk mengembalikan Irian
Barat ke dalam pangkuan RI adalah melalui:
1. Perjuangan diplomasi
2. Perjuangan konfrontasi politik dan ekonomi
3. Perjuanganmelalui Trikora
B . Perjuangan
Diplomasi dalam Upaya Mengembalikan Irian Barat
Sebagai negara yang cinta damai, Indonesia ingin agar penyerahan Irian Barat
dapat berjalan secara damai pula. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia
menggunakan jalan diplomasi.
Langkah yang ditempuh oleh
pemerintah Indonesia, antara lain:
1. Perundingan Langsung
dengan Belanda
Sejak tahun 1950 Indonesia mengajak Belanda untuk mulai merundingkan masalah
Irian Barat. Namun, ajakan itu dijawab oleh Belanda dengan memasukkan wilayah
Irian
Barat ke dalam wilayah Belanda (provinsi seberang). Bahkan pada bulan Agustus
1953, Belanda memasukkan Irian Barat ke dalam South Pasifik Commission (SPC).
SPC merupakan sebuah organisasi yang menggabungkan wilayah jajahan Australia,
Selandia Baru, Perancis, Inggris dan Amerika Serikat. Belanda juga membentuk
Nicuw Guinea Road atau Dewan Papua. Dewan ini merupakan badan persiapan
kemerdekaan Irian. Atas tindakan dan sikap Belanda ini, pemerintah
Indonesiamengambil reaksi keras. Indonesia membatalkan Uni Indonesia - Belanda.
Kebijakan itu kemudian diikuti pembatalan secara sepihak hasil
persetujuanKMB oleh Indonesia.
2. Diplomasi di Forum
Internasional
a. Melalui Konferensi Asia-Afrika
DalamKonferensi Asia - Afrika di Bandung (18 - 25 April 1955), pihak Indonesia
mendapat dukungan negara-negara peserta konferensi gunamembebaskan Irian Barat.
Dukungan ini diberikan dalam bentuk sebuah resolusi. Mereka meminta PBB agar
membantu kedua belah pihak (Indonesia dan Belanda) untuk menyelesaikan
permasalahan Irian Barat secara damai. Kemudian pada tanggal 29 September 1955,
komite PBBmembahasmasalah penyelesaian Irian Barat.
b. Melalui Diplomasi dalam Forum PBB
1) Berusaha memasukkan masalah Irian Barat agar menjadi agenda Sidang Dewan
Keamanan PBB. Namun, usaha ini berhasil digagalkan Belanda. Belanda ketika itu
menyatakan bahwa masalah Irian Barat bukan masalah Indonesia,melainkan masalah
dekolonisasi Belanda yang akanmemerdekakan Irian Barat.
2) Pada tahun 1954, Indonesia mengajukan permasalahan Irian Barat kepada PBB.
Permasalahan yang diajukan oleh Belanda ini dibahas pada sidang ke-11Majelis
UmumPBB pada Komite Satu, sidang ini berlangsung dari tanggal 23November - 1
Desember 1954.
3) Pada tanggal 8 Oktober 1956, Indonesia kembali mengajukan usul penyelesaian
Irian Barat kepada PBB, usulan ini mendapat dukungan dari 15 negara.
4) Pada bulan Agustus 1957, Indonesia yang didukung oleh 20 negara mengajukan
usul penyelesaian masalah Irian Barat kepada PBB. Pada sidang ke-12 Majelis
Umum PBB tahun 1957,masalah Irian Barat kembali dibicarakan, tetapi juga tidak
membuahkan hasil. Selesai sidangMenteri Luar Negeri Indonesia dr. Subandrio
menyatakan akan menempuh cara lain untukmenyelesaikan masalah ini.
5) Menyampaikan masalah Irian Barat di dalam sidang umum PBB melalui pidato
Presiden Soekarno,berjudul “MembangunDuniaBaru” (ToBuildtheWorldANew). Dalam
usaha pembebasan Irian Barat, langkah-langkah diplomasi yang ditempuh melalui
jalur yang panjang dari satu kabinet ke kabinet yang lain:
a. Pada masa kabinet Natsir
b. Pada masa kabinet Sukiman
c. Pada masa kabinet Wilopo
d. Padamasa kabinet Ali Sastroamijoyo I
e. Pada masa kabinet Burhanuddin Harapan
f. Padamasa kabinetAli Sastroamijoyo II
C . Perjuangan
dengan Konfrontasi Polit ik dan Ekonomi dalam Upaya
Mengembalikan Irian Barat
Cara diplomasi telah banyak diusahakan oleh Indonesia untuk menyelesaikan
masalah
Irian Barat. Namun, cara tersebut belum juga memperoleh hasil yang memuaskan.
Langkah
selanjutnya yang diambil Indonesia adalah dengan cara konfrontasi di bidang
politik dan
ekonomi.
1. Pembubaran
Uni Indonesia-Belanda Secara Sepihak
Langkah yang diambil kabinet Ali II bersama pemerintah Indonesia sebagai tindak
lanjut perjuangan pembebasan Irian Barat adalah pembatalan Uni Indonesia -
Belanda. Kebijakan itu kemudian diikuti dengan pembatalan perjanjian KMB yang
dilakukan pada tanggal 3 Mei 1956. Pembatalan ini dilakukan secara sepihak oleh
Indonesia melalui UU No. 13 Tahun 1956. Sementara itu Belanda masih ingin
menguasai Irian Barat dan tidak maumenyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.
2. Pembentukan Provinsi
Irian Barat
Pembentukan Provinsi Irian Barat dengan ibukota Soa Siu merupakan realisasi
dari program kabinet Ali II. Peresmiannya dilakukan pada tanggal 17 Agustus
1956 dengan gubernur pertama Zaenal Abidin Syah, Sultan Tidore, yang dilantik
pada tanggal 23 September 1956. Provinsi iniwilayahnyameliputi: Irian,
Tidore,Oba,Weda, Patani danWasile.
3. Penyelenggaraan Rapat
Umum Pembebasan Irian Barat
Rapat tersebut diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 18 November 1957. Rapat
tersebut ditindaklanjuti dengan:
a. Pemogokan total yang dilakukan oleh para buruh yang bekerja di perusahaan
Belanda pada tanggal 2 Desember 1957.
b. Pelanggaran beredarnya semuamedia dan filmyangmenggunakan bahasa Belanda.
c. Pelanggaran pesawat-pesawat milik KLM Belanda mendarat dan terbang di atas
wilayah Indonesia.
d. Penutupan kegiatan konsuler Belanda di Indonesia.
4. Nasionalisasi
Perusahaan Belanda di Indonesia
Suasana anti Belanda kemudian berkembang dengan pengambilalihan semua
perusahaan Belanda di Indonesia. Pengambilalihan ini mula-mula dilakukan oleh
buruh yang bekerja di perusahaan tersebut, kemudian diambilalih pemerintah
dengan Peraturan PemerintahNomor 23 Tahun 1958. Dengan demikian, perusahaan
Belanda dinyatakan menjadi milik negara Republik Indonesia.
Perusahaan-perusahaan
Belanda yang diambilalih, antara lain:
a. PercetakanDe Unie
b. Perusahaan Listrik Philips
c. KLM
d. Nederlandsche HandelMaatschappij. NV. yang kemudian namanya diubah menjadi
Bank Dagang Negara
e. Bank Escompto
f. PabrikUnilever
g. Beberapa perusahaan pertambangan dan perkebunan
D. Pelaksanaan
Tri Komando Rakyat (TRIKORA) Untuk Merebut Irian Barat
1. Persiapan Merebut Kembali Irian Barat
Sebelum mencetuskan Trikora, Indonesia melakukan beberapa persiapan di
antaranya, yaitu:
a.
Pembelian Senjata
Pembelian senjata di luar negeri ini dimaksudkan untukmeningkatkan di bidang
pertahanan. Pembelian senjata dilakukan ke negara-negara Barat terutama Amerika
Serikat. Namun, usaha ini gagal. Indonesia lalumengambil keputusan untukmembeli
senjata dariUni Soviet.
b.
Berkunjung ke Beberapa Negara di Dunia
Pemerintah Indonesia mengutus menteri keamanan nasional untuk berkunjung ke
beberapa negara di dunia. Negara yang dikunjungi antara lain India, Pakistan,
Australia, Selandia Baru, Thailand, Inggris, Jerman, dan Perancis
c. Pembentukan
Pemerintahan
Pemerintah Republik Indonesiamembentuk provinsi Irian Barat dengan ibukota Soa
Siu. Provinsi ini, kemudian ibukotanya dipindahkan keKotabaru (Jayapura) dengan
gubernurnya seorang putera Irian.
d.
Pemutusan Hubungan Diplomatik
Dalam rangka pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda, pemerintah pada
tanggal 10 Februari 1958 membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat. Pada
peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan RI ke-15, tanggal 17 Agustus 1960,
presiden memaklumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda.
2. Perjuangan Melalui
Trikora
a. Persiapan Konfrontasi
Militer
Pada tanggal 24 November 1961 Majelis Umum PBB mengadakan pemungutan suara
terhadap usulan Belanda dan Indonesia terhadap penyelesaian masalah Irian
Barat. Kedua usulan tersebut sama-sama ditolak oleh PBB. Sejak saat itu Belanda
sudah tidak membicarakan lagi rencana Luns pada sidangMajelis Umum PBB. Pada
sidang Majelis Umum PBB di atas, Belanda juga menuduh Indonesia telah melakukan
agresi ke Irian Barat.Menanggapi pernyataan Belanda tersebut, Indonesia segera
mengambil langkah-langkah, yaitu:
1) Pada tanggal 11 Desember 1961 membentuk Dewan Pertahanan Nasional
(Depertan).
2) Pada sidang Depertan tanggal 14 Desember 1961 diputuskan untuk membentuk
Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat.
3) Depertanmerumuskan TriKomando Rakyat (Trikora).
4) Pada sidang Depertan tanggal 31 Desember 1961 dibentuk Komando Tertinggi
Pembebasan Irian Barat dan Pembentukan Provinsi Irian Barat Gaya Baru.
b. Latar Belakang
Terjadinya Konfrontasi Militer (Trikora)
Belanda tidak ingin menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.Merekamemancing
bangsa Indonesia untuk melakukan kontak senjata. Hal ini tampak dari tindakan
Belanda sebagai berikut:
1) Mempersiapkan berdirinya “Negara Papua” di Irian Barat.
2) Mengirimkan kapal induk “Karel Doorman” di perairan Irian Barat.
3) Memperkuat angkatan darat dan udara di Irian Barat.
Pada tanggal 10 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Trikora di
Yogyakarta yang isinya:
1) Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda.
2) Kibarkan SangMerah Putih di Irian Barat, tanah air Indonesia.
3) Bersiaplah untukmobilisasiumummempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah
air dan negara.
3. Pembentukan Komando Mandala
dan Rencana Operasi Militer
a. Pembentukan Komando
Mandala
Untuk mempertegas langkah konfrontasi antara Indonesia dengan Belanda dalam
perebutan Irian Barat,maka pemerintah RImenindak lanjuti dengan:
1) Pembentukan provinsi Irian Barat gaya baru dan mengangkat putera asli Irian
Barat sebagai gubernur.
2) Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Nomor 1 Tahun 1962 tentang
pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat.
Keputusan ini
dikeluarkan pada tanggal 2 Januari 1962. Adapun susunan Komando Mandala
pembebasan Irian Barat sebagai berikut:
a) Panglima besar komando tertinggi : Presiden Ir. Soekarno
b) Wakil panglima besar : JenderalA.H. Nasution
c) Kepala staf komando : Mayor JenderalAhmad Yani
d) Panglima mandala : Mayor Jenderal Suharto
e) Wakil panglima I : Kolonel Laut Subono
f) Wakil panglima II :
KolonelUdara LeoWatimena
g) Kepala stafumum : KolonelAhmad Thahir
Markas besar komandoMandala pembebasan Irian Barat ditetapkan diMakassar.
Adapun tugas komando Mandala adalah:
a) Merencanakan,mempersiapkan, danmenyelenggarakan operasimiliter guna
mengembalikanwilayah Irian Barat ke dalamkekuasaan RI.
b) Mengembalikan situasi militer di Irian Barat sesuai dengan taraf-taraf
perjuangan di bidang diplomasi dan dalamwaktu yang singkatmenciptakan daerah de
facto RI.
b. Rencana
Operasi Militer
Komando Mandala dalam rangka membebaskan Irian Barat merencanakan tiga tahap
atau langkah, yaitu:
1) Fase Infiltrasi (dilaksanakan sampai akhir tahun 1962) Yaitu dengan sasaran
mengadakan penyusupan ke wilayah Irian Barat untuk menciptakan daerah de facto.
2) Fase Eksploitasi (dimulai awal tahun 1963) Yaitu denganmengadakan serangan
terbuka gunamenguasai pos-pos pertahanan musuh yang penting. Serangan terbuka
ini dilakukan dengan operasi Jayawijaya.
3) Fase Konsolidasi (dilakukan pada tahun 1964) Yaitu denganmengadakan
kekuasaan RI secara mutlak di Irian Barat. Pada bulan Maret sampai Agustus
1962,
komando Mandala melakukan
serangkaian operasi pendaratan di Irian Barat.
1) Pada tanggal 18 dan 20 Maret 1962 TNI mendaratkan 4 peleton sukarelawan di
Pulau Gag, Waigeo, dan Sansaspor.
2) Pada tanggal 25Maret 1962 pesawat tempur Indonesiamenyerang kapal Belanda.
3) Pada tanggal 24 April 1962 melakukan serangkaian operasi.
a) Operasi Banteng Keraton:menerjunkan TimGarudaMerah di sekitar
Fakfak dan Garuda Putih di sekitar Kaimana.
b) Operasi Serigalamendaratkan pasukannya di sekitar Sorong
danTeminabuan.
c) Operasi Naga, mendaratkan pasukannya dengan sasaranMerauke.
d) Operasi Jatayu,menerjunkan pasukan Elang, Gagak, dan Alap-alap
dengan sasaran Sorong, Kaimana, danMerauke.
4) Pada tanggal 7, 9, dan 12 Agustus 1962 Detasemen Pelopor 1232 Brimob dan
pasukan Raidersmendarat di PulauMisool.
5) Pada tanggal 14Agustus 1962merencanakan akanmelakukanOperasi Jayawijaya.
Operasi ini batal karena antara Indonesia dan Belanda tercapai persetujuan
tentang
Irian Barat pada tanggal 15 Agustus 1962. Perintah penghentian tembak
menembak,terjadi pada tanggal 18 Agustus 1962. Dalam operasi pembebasan Irian
Barat, terdapat seorang sukarelawan bernama Herlina yang karena keberaniannya
dianugerahi Pending Emas oleh Presiden Soekarno, sehingga kemudian ia mendapat
julukan “Si Pending Emas”.
4. Pertempuran Laut Aru
Tidak lama setelah komandomandala dibentuk, pada tanggal 15 Januari 1962
terjadi pertempuran Laut Aru, yaitu suatu pertempuran di Laut Aru dekat
perairan Irian Barat antara kapal-kapal ALRI melawan kapal perang Belanda. Pada
saat itu tiga buah kapal ALRI, yaitu Macan Tutul, Harimau, danMacan Kumbang
sedang berpatroli di Laut Aru. Tiba-tibamereka diserang oleh kapal-kapal
perusak Belanda. Akhirnya pertempuran pun tak terelakkan. Dalam pertempuran
yang tak seimbang itu, kapal RIMacan Tutul beserta pasukannya terbakar dan
tenggelam. Komodor Yos Sudarso (Deputy KSAL) dan Kapten Wiratno gugur bersama
tenggelamnya kapalMacan Tutul. Dalampertempuran itu gugur pula putra-putra
bangsa dari ALRI, yaitu: Mayor Memet Sastrawirya, Kapten Bambang Susilo, Lettu.
Ciptadi, dan Lettu. Suparno. Keseluruhannya berjumlah 27 orang.
E .
Persetujuan New York dan Pengaruhnya terhadap Penyelesaian Masalah Irian Barat
1. Rencana Bunker (Bunker Plan)
Kesungguhan Indonesia dalamusaha membebaskan Irian Barat ternyata dilihat oleh
pihak Amerika Serikat. Pada tanggal 11Maret 1962Amerika Serikatmeminta kepada
Sekjen PBB, UThant untukmenunjuk diplomatAmerika Serikat Ellsworth Bunker agar
bertindak sebagaimediator (penengah) dalamupayamencari penyelesaianmasalah
Irian Barat antara Indonesia dan Belanda.
Pada tanggal 2 April 1962, Bunkermengajukan usul tentang penyelesaian Irian
Barat, dan dikenal sebagai Rencana Bunker (Bunker Plan).
Isi Rencana Bunker
adalah sebagai berikut:
a. Pemerintahan Irian Barat harus diserahkan kepada RI.
b. Sesudah sekian tahun di bawah pemerintahanRI, rakyat Irian Barat diberi
kesempatan untuk menentukan pendapatnya untuk tetap dalam Republik Indonesia
atau memisahkan diri.
c. Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesiamelalui badan pemerintahan
PBB UNTEA(UnitedNations Temporary ExecutiveAuthority).
2. Persetujuan New York
Indonesia dan Belanda akhirnya mencapai kesepakatan tentang masalah Irian Barat
yang dituangkan dalamNewYorkAgreement atau PersetujuanNewYork. Persetujuan ini
ditandatangani pada tanggal 15Agustus 1962. Indonesia diwakili olehMenluDr.
Subandrio, dan Belanda oleh J.H. Van Roijen dan C. Schurman. Isi persetujuan
NewYork:
a. Penghentian permusuhan.
b. Selambat-lambatnya tanggal 1Oktober 1962 Belandamenyerahkan Irian Barat
kepada UNTEA.
c. UNTEA akanmemakai tenaga-tenaga Indonesia baik sipilmaupunmiliter.
d. Pasukan Indonesia tetap tinggal di Irian Barat yang berstatus di bawah
UNTEA.
e. Pada tanggal 1 Oktober 1962 bendera PBB akan berkibar di Irian Barat
berdampingan dengan bendera Belanda.
f. Pada tanggal 31 Desember 1962, bendera Belanda akan diturunkan, diganti
dengan bendera Indonesiamendampingi bendera PBB.
g. Angkatan perang Belanda dan pegawai sipilnya berangsur-angsur dipulangkan
dan harus selesai paling lambat tanggal 1 Mei 1963.
h. Antara Irian Barat dan daerah Indonesia lainnya berlaku lalu lintas bebas.
i. Pemerintah UNTEA berakhir pada tanggal 1 Mei 1963. Pemerintahan selanjutnya
diserahkan kepada Indonesia.
j. Pada tahun 1969 rakyat Irian Barat diberi kesempatan untukmenyatakan
pendapatnya, tetap dalamRepublik Indonesia ataumemisahkan diri dari Republik
Indonesia.
d. Pelaksanaan penyerahan Irian Barat akan selesai dalam waktu 2 (dua) tahun.
3. Pengaruh Persetujuan
New York
Berdasarkan persetujuan New York, terhitung mulai 1 Oktober 1962 Belanda
menyerahkan pemerintahan atas Irian Barat kepada UNTEA. Sesuai dengan
Persetujuan NewYork, pemerintahan UNTEA di Irian Barat berlangsung dua tahap.
a. Tahap I , pada tahap ini, pejabat Belanda digantikan dengan pejabat-pejabat
bukan Belanda atau Indonesia.UNTEAdiwajibkanmemberikan informasi kepada
penduduk Irian Barat tentang peralihan pemerintahan ke Indonesia.
b. Tahap II, pada tahap ini, UNTEA akanmelakukan peralihan pemerintahan ke
Indonesia. Semua aparat keamanan UNTEA akan digantikan oleh aparat keamanan
Indonesia. Pada tanggal 7 September 1962 PBB menunjuk Jose Rolz Barnet
untukmelaksanakan tugas sekjen PBB sebagai kepala pemerintahan sementara di
Irian Barat. Pada tanggal 24 Oktober 1962, Jose Rolz Barnet mengumumkan
penunjukan Dr. Djalal Abdoel dari Iran sebagai kepala pemerintahan sementara
UNTEA di Irian Barat. Peristiwa-peristiwa penting menjelang penyerahan
pemerintahan dari UNTEA kepada pemerintahan RI:
a. Pada tanggal 24
Desember 1962 pesawat Garuda mengambil alih seluruh pelayanan penerbangan di
wilayah Irian Barat.
b. Pada tanggal 30 Desember 1962 Mayjen Ahmad Yani tiba di Holandia/Kotabaru
(sekarang Jayapura) untukmelakukan kunjungan selama 3 hari.
c. Pada tanggal 31 Desember 1962 bendera Indonesia dikibarkan di Irian Barat
berdampingan dengan bendera PBB.
d. Pada tanggal 31Maret 1963 Indonesiamengadakan pemulihan hubungan diplomatik
dengan Belanda.
e. Pada tanggal 1 Mei 1963 UNTEA menyerahkan pemerintahan sepenuhnya kepada
Indonesia. Pada saat itu juga bendera PBB diturunkan, sehingga tinggallah
bendera Merah Putih.
f. Pada tanggal 2 Mei 1963 Presiden Soekarno mengunjungi Holandia (Kotabaru)
dan mengganti nama Holandiamenjadi Soekarnoputra.
g. Pada tanggal 4 Mei 1963 Presiden Soekarno melantik putra daerah Irian Barat
Elizer Bonay, sebagai gubernur pertama Irian Barat.
F. Arti
Pentingnya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)
Pepera merupakan salah satu dari isi Perjanjian New York 1962 mengenai
penyerahan kekuasaan pemerintahan atas Irian Barat oleh Belanda kepada
Indonesia. Pepera diselenggarakan dalam3 tahap:
1. Tahap pertama, dimulai tanggal 24 Maret 1969, yaitu dengan mengadakan
konsultasi dengan dewan-dewan kabupaten di Jayapuramengenai tata cara
penyelenggaraan Pepera.
2. Tahap kedua, berupa pemilihan anggota dewanmusyawarah Pepera, yang berakhir
pada bulan Juni 1969.
3. Tahap ketiga, adalah pelaksanaan Pepera, dimulai tanggal 14 Juli 1969 di
Merauke, dan berakhir pada tanggal 4 Agustus 1969 di Jayapura.
Akhirnya, antara tanggal 14 Juli - 2Agustus 1969, Pepera dilaksanakan di
beberapa tempat di Irian Barat dengan hasil sebagai berikut:
1. Pada tanggal 14 Juli 1969 dilaksanakan Pepera di Merauke. Hasilnya Majelis
Merauke memilih bergabung dengan Indonesia.
2. Pada tanggal 17 Juli 1969Majelis Wamena memilih bergabung dengan Indonesia.
3. Pada tanggal 19 Juli 1969Majelis Nabirememilih bergabung dengan Indonesia.
4. Pada tanggal 23 Juli 1969Majelis Fakfakmemilih bergabung dengan Indonesia.
5. Pada tanggal 26 Juli 1969Majelis Sorongmemilih bergabung dengan Indonesia.
6. Pada tanggal 29 Juli 1969MajelisManokwarimemilih bergabung dengan Indonesia.
7. Pada tanggal 31 Juli 1969Majelis Biakmemilih bergabung dengan Indonesia.
8. Pada tanggal 2 Agustus 1969Majelis Jayapura memilih bergabung dengan
Indonesia.
Pelaksanaan Pepera disaksikan oleh utusan sekjen PBB duta besar Ortis Sanz.
Selanjutnya oleh Ortis Sanz hasil Pepera dilaporkan pada sidang umum PBB ke-24
pada bulan November 1969. Pada tanggal 19 November 1989, sidang umum PBB
menerima hasil Pepera yang telah dilaksanakan sesuai dengan apa yang ada dalam
Perjanjian New York.
Dalam Pepera yang dilangsungkan pada tanggal 14 Juli 1969 sampai dengan 4
Agustus 1969, disimpulkan bahwa rakyat Irian Baratmemilih bergabung dengan
pemerintahRI.Dengan demikian, sempurnalah upaya pengembalian Irian Barat ke
pangkuan wilayah RI yang sejak tahun 1950 terus diprogramkan. Hasil Pepera
tersebutmemperlihatkan suara bulat masyarakat Irian Barat untuk tetap dalam
bagian dari Republik Indonesia. Dengan demikian, Irian Baratmenjadi provinsi RI
yang ke-26 dengan nama provinsi Irian Jaya. Pada tanggal 1 Januari 2000 nama
Irian Jaya diganti menjadi provinsi Papua.
Usaha yang
dilakukan pemerintahRI untukmemajukan kesejahteraan rakyat Irian Barat adalah:
1. Dalambidang pendidikan denganmengirimkan tenaga guru.
2. Dalam bidang sosial dengan menyelenggarakan Operasi Susana.
3. MendirikanUniversitas Cenderawasih di Jayapura.
4. Membangun industri pertambanganminyak dan bumi.
